Senin (21/4), Ketua didampingi Sekretaris beserta Anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten mengunjungi BRMP Bali guna menanyakan langsung bagaimana pemerintah dan masyarakat Bali dalam mengelola pertanian, sedangkan Bali merupakan daerah pariwisata dimana prekonomiannya sebagian besar bergantung pada pariwisata.

Dalam kunjungannya ke BRMP Bali Ketua Komisi II DPRD Banten beserta anggota diterima oleh Plt. Kepala BRMP Bali yang diwakili oleh Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta staf lainnya.

“Kami ingin menanyakan bagaimana peran BRMP Bali dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan pertanian di Bali, serta apa saja peluang yang mungkin bisa dikerjasamakan atau bersinergi dengan pemerintah Provinsi Banten” ungkap Ketua Komisi II DPRD Banten, Drs. KH. Iip Makmur.

Plt Kepala Sub Bagian Tata Usaha BRMP Bali, Pekik Anggoro, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kunjungan DPRD Banten, “ kami berharap dengan kunjungan ini akan diperoleh peluang kerjasama di bidang pertanian antara BRMP Bali dengan Komisi II DPRD Banten. Terkait apa saja potensi, hambatan dan peluang pertanian di Bali akan disampaikan oleh rekan kami” ujarnya.

Selanjutnya Dr. AA. Ngurah Badung Sarmuda Dinata, S.P, MP., Analis Standardisasi Muda BRMP Bali mewakili Plt. Kepala BRMP Bali memaparkan beberapa point peran BRMP Bali dalam mendukung pertanian di Bali, potensi, peluang dan hambatan pembangunan pertanian Bali serta kebijakan strategis dari Pemerintah Provinsi Bali. “Saat untuk pembangunan ekonomi Bali, pemerintah Provinsi Bali memiliki 6 Bidang Prioritas dan BRMP Bali ditugaskan untuk mendukung Prioritas Bidang 3 yaitu, Transformasi Perekonomian dengan Ekonomi Kerti Bali.

Lebih lanjut terkait potensi produk pertanian di Bali dengan populasi penduduk, banyaknya kunjungan wisatawan dan budaya mayarakat, Provinsi Bali masih kekurangan beberapa produk-produk pertanian dan harus mendatangkan dari luar Bali. “Sedangkan hambatan pengembangan pertanian di Bali saat ini, salah satunya yaitu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang akibat adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan penyebab lainnya.